Volume 07 Issue 08 August 2024
1Rudiyanto, 2Joko Nur Sariono, 3Ria Tri Vinata
1,2,3Faculty of Law Wijaya Kusuma Surabaya University
DOI : https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i08-49Google Scholar Download Pdf
ABSTRACT
The study entitled Characteristics of Police Discretion in Handling Demonstrations Resulting in Mass Amok Based on Law No. 2 of 2002 raises the problem of how the characteristics of police discretion in handling demonstrations that result in mass amok based on Law No. 2 of 2002. The research method used in this study is normative research, namely by basing it on the applicable laws and regulations (positive law) using a statutory and conceptual approach. Based on the research method as mentioned above, the following discussion can be produced: Securing demonstrations is part of the role of the police function. Demonstrations are one form of expressing opinions in public where expressing opinions in public is the right of every citizen as regulated in Article 28 E of the 1945 Constitution. Thus, expressing opinions in public is known as a demonstration. Handling demonstrations by the police includes organizing services, organizing security and handling cases, and forms of police discretion are carried out by carrying out other police actions that can be accounted for. The role of the police in handling demonstrations is carried out in three stages: preparation, during the demonstration, and after the demonstration.
KEYWORDS:police discretion; demonstrations; mob violence; authority
REFERENCES1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
5) Standar Operasional Prosedur dan Prosedur Tetap Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki.
6) Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang pedoman Pengendalian Massa.
7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 rentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
8) Agryan Pikarsa, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Oleh Anggota Polri”, Jurnal hukum, Vol. 12 No. 2 September 2016
9) Deus Sihombing, “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kerusuhan Yang Terjadi Pada Saat Demonstrasi", Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 3 16 Maret 2009.
10) Guntur Priyantoko, “Penerapan diskresi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa”, De LegaLata, Volume I, Nomor 1, Januari - Juni 2016.
11) Marwan Effendy, 2016, Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasiu dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum, Cetakan Kedua, Referensi, Jakarta.
12) Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Cet.1, Bandung: Citra Aditya Bakti.
13) Usi Zahara, “Peranan Kepolisian Dalam Pengamanan Demonstrasi Di Wilayah Hukum Resor Kota Padang”, Bagian Hukum Pidana Fakultas hukum Universitas Bung Hatta Padang, Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 5 Juni 2016.
14) www.krisnaptik.wordpress.com., diakses pada tanggal 22 Maret 2024.
15) Yunita Dwi Aryani, “PelaksanaanTugas Kepolisian DalamPenanganan Unjuk Rasa Di WilayahHukum Polres Kudus”. Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 3, 2011.