Volume 07 Issue 07 July 2024
1Eli Marlina, 2Handoyo Prasetyo, 3Handar Subhandi Bakhtiar
1,2,3Master of Law, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
DOI : https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i07-97Google Scholar Download Pdf
ABSTRACT
This study analyzes and describes the efforts of private hospitals in the program of organizing specialist doctor education from universities to hospital-based to run well. The type of research that the author uses is empirical normative legal research (Socio-Legal), where normative law refers to legal norms, laws and regulations, while empirical law here refers to the situation in the field of how the readiness of private hospitals will be involved in hospital-based specialist education. The result of this study is that the distribution of medical personnel, especially specialist doctors, is still a big challenge. Although the development of medical technology in Indonesia is quite rapid, the distribution of human resources capable of utilizing it has not been evenly distributed. Based on data from various sources, the number of specialist doctors is still far from the standard set by WHO, with a ratio of 0.65 doctors per 1,000 population in 2023, far below the WHO standard of 1:1,000. This imbalance is particularly evident in 3T (underdeveloped, frontier, and outermost) areas such as NTB and Toli-Toli, where the shortage of specialists is particularly pronounced. Programs such as Nusantara Sehat and new government initiatives for hospital-based specialist education are expected to help address this issue, but their implementation and success still need to be evaluated. The success of these programs is critical to achieving equity in health care and to improving the overall health status of Indonesians.
KEYWORDS:specialist doctors, reconstruction, regulation, private hospitals.
REFERENCES1) Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 19.
2) Agnes Z. Yonatan. Jumlah Dokter Indonesia Capai 183 Ribu di 2023. https://data.goodstats.id/statistic/jumlah-dokter-indonesia-capai-183-ribu-di-2023-U0HiU, diakses 7 Juli 2024
3) Agus Sartono, Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi, Yogyakarta: BPFE, 2011, hlm. 50
4) Antara, 2023, Rumah Sakit di NTB Masih Banyak Kekurangan Dokter Spesialis, https://www.antaranews.com/berita/3370395/rumah-sakit-di-ntb-masih-banyak-kekurangan-dokter-spesialis, diakses pada 11 Juni 2024
5) Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH-UII, 2002, hlm. 179.
6) Beberapa Fakultas Kedokteran yang memperoleh akreditasi tertinggi berdasarkan data PD Dikti hingga tahunj 2020 ialah Fakultas Kedokteran di Universitas Airlangga, Universitas Andalas, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, Universitas Indonesia, Universitas Islam Indonesia, Universitas Jember, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Katolik Atmajaya, Universitas Mataram, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Sebelas Maret, Universitas Padjadjaran, Universitas Pelita Harapan, Universitas Riau, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Sriwijaya, Universitas Sumatera Utara, Universitas Syiah Kuala, Universitas Tarumanagara, Universitas Udayana, Universitas YARSI, Universitas Islam Sultan Agung, . Universitas Kristen Maranatha, Universitas Mulawarman, Universitas Islam Bandung, serta Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Lihat, https://kki.go.id/uploads/media/1683530543_5a3f146cc7679ef67dc4.pdf
7) BSNP menjadi lembaga penting dalam memastikan penyelenggaraan pendidikan bermutu. BSNP tentunya perlu terus melakukan kajian dari data yang diperoleh untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan. BSNP perlu diperkuat perannya dalam upaya menyusun kebijakan mutu pendidikan melalui standarstandar yang dibangun sesuai dengan kondisi wilayah Indonesia yang kemudian agar dapat maju bersama berdampingan bersama negara lain dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu. Faridah Alawiyah, Op.cit, hlm. 84.
8) CNN Indonesia, 3 Tahun Covid-19, 2.172 dokter meninggal https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230313072515-255-924119/3-tahun-covid-19-2172-dokter-meninggal-dunia
9) Dengan pertambahan jumlah Fakultas Kedokteran maka jumlah Fakultas Kedoteran di Indonesia suah berjumlah 115 Fakultas yang menyelenggarakan pendidikan S1 Dokter. Bahkan, Fakultas Kedokteran baru yang berdiri ini, telah menerima mahasiswa baru sejak 2023 lalu. Lihat Arif Ilham Fajriandi, Prabowo Keliru Sebut Jumlah Fakultas Kedokteran 92, Kemendikbudristek: Total Sudah 115,
10) Devi Tama Hardiyanti, Beniharmoni Harefa, dan Handar Subhandi Bakhtiar, “Grooming Offences Against Children in Indonesia”, UUM Journal of Legal Studies, Vol. 14 No. 2 (2023): 557-579.
11) Diaz Novera, Analisis Pola Pemberian Insentif Residen Di Berbagai Negara: Sebuah Desk Review–Scoping Study, Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI, Vol. 10, No. 02 Juni 2021, hlm.. 74
12) Dokter Obgyn menjadi salah satu dokter yang terpapar Covid-19 karena tetap menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam membentu persalinan yang tiap hari terjdi di hampir seluruh rumah sakit di Indonesia. Salah satu kasus meninggalnya dokter Obgyn yang sudah mendekati kelulusannya sebagai dokter spesialis ialah alm. dr. Sunu Aji Asmara yang merupakan dokter residen di UGM dengan spesialisasi obstetri. Wijaya Kusuma, Hampir Lulus, Dokter Residen Obstetri UGM Meninggalkarena Covid-19, https://regional.kompas.com/read/2021/07/26/190939778/hampir-lulus-dokter-residen-obstetri-ugm-meninggal-karena-covid-19?page=all
13) Enina Wika Vetricha Wulandari, Handoyo Prasetyo, dan Handar Subhandi Bakhtiar, “Hospital Legal Liability In Medical Dispute Resolution (Case Study Of South Jakarta District Court Decision Number 484/PDT. G/2013/PN. JKT. Sel)”, International Journal Of Humanities Education and Social Sciences, Vol. 3 No. 3 (2023).
14) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Academic Health System sebagai Solusi Isu Pendidikan dalam Rancangan Undang Undang Kesehatan, POLICY BRIEF, Maret 2023, hlm. 3.
15) Faridah Alawiyah, Standar Nasional Pendidikan Dasar Dan Menengah, Aspirasi, Vol. 8, No. 1, 2017, hlm. 83.
16) Fernandes F, Pendidikan Dokter Spesialis dan Remunerasi Residen dalam Konteks Hubungan Rumah Sakit Pendidikan dengan Fakultas Kedokteran, dikutip dalam Okky Octavianty dan Bachrul Amiq, Analisis Hubungan Hukum Antara Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Dengan Rumah Sakit Pendidikan Dalam Hukum Ketenagakerjaan, Novum: Jurnal Hukum, In Pres SPK 19, 2023, hlm. 82
17) Ghea Tyagita Cahyasabrina, et al, “Pengambilan Keputusan Euthanasia Pasif dalam Kehidupan Akhir Pasien: Tinjauan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 8 No. 2 (2023): 190-205.
18) Handar Subhandi Bakhtiar, “Health Financing Planning In Hospital”, Jurnal Medika Hutama Vol. 3 No. 2 Januari (2022): 1903-1912.
19) Handar Subhandi Bakhtiar, “Implementation of Electronic Medical Record System in Indonesia Viewed from the Perspective of Legal Certainty”, International Journal of Engineering Business and Social Science, Vol. 2 No. 4 (2024): 1114-1122.
20) Handar Subhandi Bakhtiar, “The Evolution of Scientific Evidence Theory in Criminal Law: A Transformative Insight”, Media Luris, Vol. 7 No. 2 (2024). DOI: 10.20473/mi.v7i2.51095
21) Handoyo Prasetyo & Satino, 2022, Teori Tanggung Jawab Berjenjang Dalam Tindak Pidana Korporasi di Indonesia, Jakarta : Unit Penerbit UPN Veteran Jakarta
22) HAR Tilaar, Standarisasi Pendidikan Nasional Suatu Tinjauan Kritis, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm. 76-77.
23) Hasbulah, 2012, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 2.
24) Heru Sugiyono, et al. “Law Enforcement Strategy in Indonesia's Economic Recovery Due to the COVID-19 Pandemic”, Revista de Gestão Social e Ambiental, Vol. 18 Issue 5 (2024): e06833-e06833.
25) https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-7-I-P3DI-April-2023-1957.pdf
26) https://dataindonesia.id/kesehatan/detail/indonesia-miliki-30347-dokter-spesialis-per-27-juni-2023
27) https://tekno.tempo.co/read/1829943/prabowo-keliru-sebut-jumlah-fakultas-kedokteran-92-kemendikbudristek-total-sudah-115
29) Konsil Kedokteran Indonesia, Standar Pendidikan profesi Dokter Indonesia, Jakarta : Konsil Kedokteran Indonesia, 2012, hlm. 2.
30) M. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Cet II, Jakarta: LP3ES, 2001, hlm, 9
31) M.Iqbal Al Machmudi, DPR RI Minta Aturan Turunan Hospital Based Segera Diterbitkan, https://mediaindonesia.com/humaniora/682663/dpr-ri-minta-aturan-turunan-hospital-based-segera-diterbitkan
32) Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hm, 1.
33) Nur Zazin, Gerakan Menata Mutu Pendidikan, Yogyakarta: Arruzz Media, 2011, hlm. 62-63.
34) Pasal 11 ayat (1) UU 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
35) Pasal 5 ayat (2) UU 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
36) Pasal 6 ayat (3) UU 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
37) Pasal 7 ayat (5) UU 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
38) Pasal 8 ayat (1) UU 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
39) Pasal 8 ayat (4) UU 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
40) Pasal 9 dan Pasal 10 UU Pendidikan kedokteran
41) Peter Mahmud Marzuki, 2012, Penelitian Hukum, Cetaka-9, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 133.
42) Putri Azzuri & Handoyo Prasetyo. 2021. “Tindakan Euthanasia Pasif Oleh Dokter Terhadap Pasien di Indonesia”. Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8. No. 4.
43) Ridhwan Mustajab. Indonesia Miliki 30.347 Dokter Spesialis per 27 Juni 2023.
44) Rizza Norta Villeny Rosita Dewi, Et.all, Gambaran Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Dokter Spesialis Di Indonesia, Jurnal Cahaya Mandalika (JCM), hlm. 552.
45) Salma Agustina & Handar S.B, 2023, Perspektif Hak Asasi Manusia dan Landasan Yuridis Terkait Praktik Abostus Provocatus di Indonesia, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Volume 4, Issue 3, hlm. 129-135.
46) Setiadi, 2023, Tolitoli Masih Kekurangan Dokter Spesialis dan Tenaga Kesehatan, https://www.rri.co.id/daerah/436784/tolitoli-masih-kekurangan-dokter-spesialis-dan-tenaga-kesehatan,diaksespada11Juni 2024
47) Shinta Susanti, Handar Subhandi Bakhtiar, dan Handoyo Prasetyo, “Protection of Genetic Data in Health Services Based on Genomics Technology in Indonesia”, Asian Journal of Healthy and Science, Vol. 2 No. 11 (2023): 860-870.
48) Thea Fathanah Akbar, 237 Dokter Meninggal Gegara Covid, Terbanyak di Jatim, https://www.cnbcindonesia.com/news/20210103094748-4-213083/hiks-237-dokter-meninggal-gegara-covid-terbanyak-di-jatim
49) Tri Aktariyani Et.all, Perlindungan Hukum Residen Dalam Penanganan Pasien Covid-19 Di Indonesia, Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI, Vol. 09, No. 04 Desember 2020, hlm. 229
50) Undang-Undang Dasar 1945
51) Zainal Muttaqin, Pendidikan Dokter Spesialis di Indonesia, “Perbudakan” Atas Nama Pendidikan https://kumparan.com/zainalmuttaqin/pendidikan-dokter-spesialis-di-indonesia-perbudakan-atas-nama-pendidikan-1uIL1oTm51f