Volume 07 Issue 10 October 2024
1Putri Ayu Lestari, 2Suraji, 3Muhammad Rustamaji
1Master of Notary Student at the Faculty of Law, Sebelas Maret University. Surakarta.
2,3Lecturer of the Faculty of Law, Sebelas Maret University, Surakarta.
DOI : https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i10-70Google Scholar Download Pdf
ABSTRACT
It is undeniable that problems still often occur in society regarding PPJB deeds, one of which is the unilateral cancellation of PPJB deeds which can have legal consequences for the parties. This study aims to examine the legal regulations regarding the cancellation of PPJB deeds of land ownership rights, as well as the legal consequences of PPJB deeds that are unilaterally canceled. The legal research method uses a normative juridical research method with laws and regulations and legal writings as legal materials. The research approach used in this study is the statutory approach and the conceptual approach. Data analysis uses qualitative data analysis. The results of this study are: first, the legal regulations regarding the cancellation of PPJB deeds are regulated in the Civil Code, namely that unilateral cancellation is justified by law if the parties to an agreement expressly agree to set aside the provisions of Article 1266 of the Civil Code under any conditions, on condition that it must be based on a judge's decision. Unilateral cancellation of an agreement due to default without a Judge's decision is not a problem as long as the other party also accepts the decision, but if one party refuses to be accused of default, then the parties submit to the Judge to assess whether or not there is a default. Second, the consequences of the cancellation of the agreement are regulated in Articles 1451 and 1452 of the Civil Code, where the legal consequences are to return the situation to its original position as it was before the agreement was made. In the cancellation of the PPJB deed, the seller has an obligation to return the amount of money that has been paid by the buyer minus the costs that have been incurred by the seller, while the buyer must pay a fine to the seller due to the default that was made.
KEYWORDS:Cancellation, Legal Consequences, PPJB, Sale and Purchase.
REFERENCES1) Abintoro Prakoso. (2015). Etika Profesi Hukum Telaah Historis, Filosofi dan TeoritisKode Etik Notaris, Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim. Surabaya: LaksBangJustitia.
2) Ahmadi Miru. (2014). Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: Rajawali Pers.
3) Ahadian Pradipta. (2022). Akibat Hukum Pembatalan Ppjb Secara Sepihak Karena Terdapat Unsur Wanprestasi Yang Dilakukan Salah Satu Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 139/Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Pst). Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan Imanot Volume 2 Nomor 01.
4) Chaerunnisa. (42020). Legal Problematics Differences in Land & Building Transactions with Validation of Cost of Obtaining Rights to Land & Building (Perda No. 2 of 2011 In Kendari City). Sultan Agung Notary Law Review Volume 2 Nomor 4.
5) Damew. (2020). Analisis Yuridis Persetujuan Tindakan Medik di Unit Pelaksanaan Teknis Puskesmas Manis Jaya Kota Tangerang.
6) Dewi. (2020). Akibat Hukum Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Terhadap Biaya yang Ditimbulkan di Hadapan Notaris. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Volume 6 Nomor 2.
7) Habib Adjie. (2008). Hukum Notaris Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
8) Handri Raharjo. (2009). Hukum Perjanjian di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
9) Harianto. (2016). Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha. Jurnal Hukum Samudera Keadilan Volume 11 Nomor 2.
10) Harry Atma. (2009). Somatie Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Suatu Perjanjian. Media Sarana Ilmu.
11) Intan Manisa Aulia Putri. (2020). Akibat Hukum Klausula Pemutusan Secara Sepihak Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Hak Milik Atas Tanah. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad Volume 3, Nomor 2.
12) Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja. (2013). Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Jakarta: Grafindo Persada.
13) Made Ara Denara Asia Amasangsa. (2021). Perjanjian Pengikatan jual beli (PPJB) dalam transaksi peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Universitas Udayana.
14) Made Gede Arthadana. (2017). Akibat Hukum Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Terhadap Biaya Yang Ditimbulkan Dihadapan Notaris. Krettha Dyatmika, Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, Volume 14 Nomor 1.
15) Muh. Taufiq Amin. (2018). Konsekuensi Hukum Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli ( Ppjb) Dalam Praktek Jual Beli Properti Di Makassar Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Jurisprudentie Volume 5 Nomor 1.
16) M. Ibnu Sumarna. (2022). Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Aktaperjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah di Kota Makassar (Studi Kasus Kantor Notaris Kota Makassar). Maleo Law Journal Volume 6 Nomor 1.
17) Pahlefi. (2019). Klausula Pembatalan Sepihak dalam Perjanjian menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Jurnal Hukum, Volume 2 Nomor 2.
18) Permana. (2017). Tanggung Jawab Notaris Dalam Penyimpanan Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Perikatan Jual Beli Bertahap. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Volume 5 Nomor 3.
19) Ridwan Khairandy. (2003). Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak. Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana.
20) Siti Afrah Afifah. (2020). Analisis Yuridis Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Hak Atas Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pdt/2014, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1650 K/Pdt/2015, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2114 K/Pdt/2016, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 K/Pdt/2016). Syiah Kuala Law Journal Volume 4 Nomor 2.
21) Subekti. (1996). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
22) T. Baswedan. (2014). Kajian Yuridis Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) Tanah Yang Dibuat Dihadapan Notaris. Premise Law Journal, Universitas Sumatera Utara, Volume 4 Nomor 2.
23) Yana Sukma Permana. (2022). Perlindungan Hukum Notaris dalam Perjanjian Jual Beli Tanah. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1.
